Alangkah Lucunya Negeri ini? Makan tempe aja kena pajak…???


wah saya bingung dengan negara ini benar-benar bingung….

lagi-lagi korbannya rakyat kecil….saya memang bukan orang yang pinter dalam masalah hukum, politik dan pemerintahan. Tapi mbok yo kalo mau bikin kebijakan jangan cuma mikir duit…duit dan duit…

1. Gak semua warteg punya omset tinggi

2. Gak semua yng makan di warteg itu orang berduit, coba aja cek langganan yg biasa mampir di sana…supir angkot, tukang becak, mahasiswa, pegawai, buruh…malah biasanya ada cash bon alias ngutang dulu…ckckckck masa masih mau dikenai pajak 10%

3. Usaha warteg juga gak selamanya stabil…(berdasarkan pengalaman orangtua temen ane yang buka warteg di jakarta) omsetnya naik turun, pesaingannya sekarang banyak, harga bahan baku juga tinggi (beras, gas, cabe, minyak, telor semua lah…) belum tambah lagi orang2 yang gak langsung bayar…

4. Terus timbal baliknya dari pemerintah apa coba??? kalo kita rakyat kecil sering kasih duit ke mereka tapi malah ujung2nya dikorupsi, kita tetep jadi rakyat kecil yang miskin…!!!

Alangkah Lucunya Negeri ini?

berikut kutipan berita terkait pengenaan pajak untuk warteg

JAKARTA(SINDO) – Konsumen warung tegal (warteg) di Provinsi DKI Jakarta harus mengeluarkan uang lebih mulai Januari 2011.Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan pajak restoran terhadap warteg sebesar 10% pada tahun depan.

Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta,Arif Susilo,menuturkan, pemberlakuan pajak terhadap warteg lantaran jenis usaha ini sudah masuk dalam prasyarat objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Mulai Januari 2011, harga setiap makanan dan minuman yang ada di warung tegal akan menjadi lebih mahal karena dikenai pajak sebesar 10% dari harga biasanya,” kata Arif Susilo di Jakarta kemarin.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan,pemungutan pajak restoran kepada warteg oleh pemerintah daerah diperbolehkan. Raperda yang terkait pemungutan pajak warteg telah dievaluasi Kemendagri bersama Kemenkeu dan dinyatakan layak diterapkan.“Pada prinsipnya raperda dimaksud dapat dan layak untuk dapat ditetapkan dan diundangkan sebagai perda,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek.

Namun,kata dia,sekiranya ada penolakan dari masyarakat atas pengenaan warteg sebagai objek pajak restoran,pemda disarankan untuk meninjau kembali. Pengurus Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI) DKI Jakarta Mohamad Reza mengatakan, sekitar 90% usaha jasa boga yang tergabung dalam Kadin DKI Jakarta beromzet lebih dari Rp60 juta per tahun. Dengan demikian, sebagian besar usaha jasa boga di Jakarta akan menjadi sasaran objek pajak restoran mulai 1 Januari 2011.

Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat Tegal menolak rencana Pemprov DKI Jakarta memberlakukan pajak 10% bagi seluruh penyedia jasa boga,termasuk warteg.Pengenaan pajak terhadap warteg dinilai bisa mematikan usaha kecil informal.“Ini merupakan cara-cara mematikan usaha kecil informal,” ujar Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa dan Masyarakat Muhammad Jumadi. (tedy achmad/banin/ mohammad sahlan/ant)

Ini ada berita juga neh…

VIVAnews – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak rencana Pemerintah Daerah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo untuk menarik pajak dari pemilik warung nasi yang beromset Rp167.000 per hari, termasuk dari warung tegal alias warteg.

“Untuk apa? Tujuannya apa? Apa Pemda DKI masih kekurangan duit sampai harus menarik pajak dari pemilik-pemilik warteg? Uang dari motor dikemanakan?” tanya Ketua Dewan Pembina YLKI, Indah Sukmaningsih dalam perbincangan dengan VIVAnews, Kamis, 2 Desember 2010.

Selama ini, kata dia, Pemda DKI sudah mendapat pemasukan tinggi dari pajak sepeda motor. Namun, toh Pemda DKI pun belum bisa memberikan pelayanan yang baik bagi pemilik sepeda motor karena kemacetan Jakarta yang makin luar biasa. Menurut dia, ini saatnya publik mempertanyakan berbagai aliran uang yang ditarik Pemda Jakarta dari masyarakat selama ini.

“Sekarang mereka mau tarik pajak dari warteg dan warung nasi lainnya. Pemda DKI bisa kasih janji apa? Ini ide yang sangat tidak kreatif dan hanya mencari gampangnya. Gubernur DKI benahi dulu kinerjanya,” Indah menegaskan. YLKI menolak karena rencana pajak warteg ini akan memukul rakyat kecil.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s